Padang - Jelang Pilkada 2024, Koramil 02/Padang Timur, Kodim 0312 Padang mengikuti kegiatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Mantap Praja Singgalang 2024 di depan Mapolres Kota Padang, Rabu (21/8/2024).
TNI-Polri dan Satpol PP mengadakan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) pengamanan Pilkada 2024 dengan memperagakan unjuk rasa sampai penyanderaan ketua Komisi Pemilihan Umum.
Babinsa Koramil 02/Padang Timur, Sertu Ifra Joni mengatakan kegiatan simulasi ini dalam rangka menyamakan persepsi dan melatih kesiapan personel TNI-Polri dan Satpol PP dalam pengamanan Pilkada 2024.
"Simulasi ini diadakan di depan kantor Polres Kota Padang, dihadiri oleh berbagai pihak mulai dari KPU, Bawaslu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pihak lainnya," katanya.
Simulasi ini menampilkan skenario patroli, pengawalan, pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara, unjuk rasa atau keributan di TPS.
Ia menjelaskan skenario pertama pelaksanaan patroli gabungan memperagakan patroli gabungan TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja di masa tahapan masa tenang dan ditemukan terjadi keributan antara kelompok masyarakat dan simpatisan. Sehingga tim patroli gabungan langsung menangani kejadian tersebut dengan aman dan humanis.
Pada skenario kedua pelaksanaan pencoblosan di TPS berupa pengawalan kotak suara oleh personel yang melakukan pengawakan di TPS dengan petugas perlindungan masyarakat dari PPK ke TPS.
Kemudian pemungutan suara di salah satu TPS dan terjadi keributan ada salah satu warga yang ingin mencoblos namun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap pada TPS tersebut sehingga terjadi keributan.
Selanjutnya petugas PAM TPS melihat kejadian tersebut dan menghimbau serta menenangkan yang bersangkutan.
Pada skenario ketiga pergeseran kotak suara dari TPS ke PPK. Arus balik kotak suara pemungutan suara di TPS ke PPK oleh petugas KPPS, Linmas dan anggota Polri di perjalanan menuju PPK terjadi penghadangan oleh empat orang pemuda yang ingin mengacaukan hasil pilkada.
Kemudian koordinasi dengan SPKT Polres dan mengamankan barang bukti serta pelaku.
Pada skenario keempat terjadi unjuk rasa massa ke Kantor KPU pada saat sidang pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten.
Saat itu dilakukan pengamanan terbuka dan tertutup pada saat rekapitulasi perolehan suara. Saat proses rekapitulasi suara berlangsung Satuan Intelkam memperoleh Informasi dan melaporkan kepada Kepala Bagian Ops akan adanya pergerakan massa salah sekitar 200 orang yang mencoba menggagalkan proses rekapitulasi suara di KPU dengan demonstrasi secara anarkis.
Atas laporan Kabag Ops, Kapolres memerintahkan Kasat Samapta menurunkan personel pengamanan aksi demonstrasi massa yang anarkis dengan menurunkan tim negosiator, pengendalian massa, pengurai massa dan tim tindak brimob.
Selanjutnya skenario kelima berupa penyanderaan Ketua KPU. Pada saat Ketua KPU meninggalkan Kantor KPU di tengah jalan terjadi penghadangan kemudian Ketua KPU di sandera dan dibawa salah satu rumah penyanderaan.
Dari hasil olah TKP tim innafis dan SPKT ditemukan salah satu dompet diduga milik pelaku dan diamankan sebagai barang bukti.
Berdasarkan hasil penyelidikan satuan intel bahwa ketua KPU yang diculik dan disandera berada di suatu tempat. Lalu satuan intel melaporkan ke Kabag Ops dan selanjutnya tim tindak Satgas Brimob melakukan pembebasan dengan perlawanan oleh para pelaku.
Selanjutnya tim ambulan kedokteran kepolisian dan innafis melakukan olah tempat kejadian dan korban dibawa ke rumah sakit sesuai dengan prosedur.
"Itulah rangkaian kegiatan simulasi yang kita adakan dalam rangka kesiapan personel dalam menghadapi segala kemungkinan selama tahapan pilkada," Tutupnya