Pemprov Sumbar berpacu dengan waktu menggesa progress pengerjaan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Payakumbuh- Pangkalan yang hingga saat ini masih ramai dibahas pasca dikabulkannya permintaan pengalihan trase yang dilayangkan masyarakat lima Nagari terdampak oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).
JICA, selaku lembaga donor internasional pemberi pinjaman luar negeri kepada pemerintah indonesia, akhirnya melirik opsi pengalihan rencana trase jalan tol didaerah itu ke lokasi lain yang tidak berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan kultural masyarakat.
Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatra Barat, Era Sukma Munaf mengatakan, keputusan JICA tersebut membuat pengerjaan jalan tol stage 1 Payakumbuh-Pangkalan, di skip sementara.
“Karena masih ada riak-riak di stage 1 yang melintasi lima Nagari, maka Kementrian PUPR telah sepakat agar kita sebaiknya terlebih dahulu memprioritaskan pengerjaan Stage dua dan tiga,” ujarnya kepada Haluan di ruang kerjanya Rabu (4/10) kemarin.
Era Sukma mengatakan, masyarakat di lima nagari yang akan dilalui jalan tol tersebut, sampai saat ini masih menolak kampung mereka dilintasi jalan tol, Masyarakat khawatir pembangunan jalan tol akan menggusur daerah padat pemukiman, ladang, sawah, kebun hingga situs adat dan budaya lainnya.
Usai JICA memutuskan mengabulkan permohonan masyarakat Lima Nagari terdampak yang dilayangkan oleh Forum Masyarakat Terdampak Tol (Format) Limapuluh Kota, dirinya segera berangkat menuju kantor Kementrian PUPR di Jakarta.
Adapun arahan dari Kementrian PUPR, kata Era Sukma adalah agar proses pembangunan di stage dua dan tiga yang aman dan tidak menimbulkan riak gejolak di masyarakat segera dikebut secepatnya.
“Pembangunan di stage dua dan tiga, berlangsung sembari pemerintah menyiapkan dokumen AMDAL dan dokumen LARAP yang diperlukan untuk proses pembebasan lahan nantinya,” ungkapnya.
Kadis BMCKTR Sumbar ini menjelaskan, Jalan tol Payakumbuh-Pangkalan dibangun dengan dana pinjaman luar negeri pemerintah indonesia kepada Jepang melalui JICA sebagai lembaga donor internasional.
Pada bulan Januari lalu, Pemerintah Indonesia bahkan sudah meneken dokumen perpanjangan pinjaman luar negeri upaya akselerasi pembangunan mega proyek infrastruktur tersebut.
Menjelang tenggat waktu tersisa, kini Pemprov Sumbar, Kementrian PUPR, dan juga PT Hutama Karya, harus berjibaku dan berpacu dengan waktu untuk menuntaskan proyek pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari sirip atau Feeder jalan tol Trans Sumatra (JTTS) yang diproyeksikan akan menghubungkan Aceh hingga Lampung ini.
Apabila progress pembangunan jalan tol yang terdiri dari 3 stage dan terkoneksi dengan gerbang tol Pekanbaru- Bangkinang ini masih buntu dan terhenti, maka pinjaman luar negeri tersebut akan batal diberikan Jepang kepada Indonesia.
“Jadi jika ini semua tidak selesai juga , semuanya selesai sudah . Dana ditarik lagi oleh Jepang. Jalan Tol Padang-Sicincin yang hampir selesai itu pun tidak akan ada lagi gunanya kalau ini semua gagal,” pungkas Era Sukma. (*)